Tīmeklis2024. gada 12. aug. · Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN. TīmeklisLandasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat …
Teori Negara Hukum - : LANDASAN TEORITIK
TīmeklisLalu, terdapat Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 yang ... TīmeklisKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA ... Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ... Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 184); … suspicion\u0027s 8w
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [JDIH BPK RI]
TīmeklisUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2002TENTANGPERTAHANAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin … TīmeklisLandasan hukum pembentukan Kementerian Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Landasan hukum kementerian negara adalah UUD 1945 pasal 17. Bab V Pasal 17 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri … TīmeklisKementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan … suspicion\u0027s 4w